Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.Pakta Integritas dituangkan ke dalam sebuah Dokumen Pakta Integritas.
Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, Pakta Integritas merupakan surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa di santuan instansi.

Pelaksanakan Pakta Integritas di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah menggunakan acuan dasar Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Perdasarkan Peraturan Menteri tersebut, pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, para pejabat, serta seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Soal Pretes UKG GPO Mapel IPA ( Fisikia, Kimia dan Biologi ) Terbaru

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi
Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel.
Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila.

Isi dalam Pakta Integritas :

Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, obyekif, dan akuntabel daiam melaksanakan tugas;\
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangÂ·undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di … (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
Bila saya melanggar hal-hal·hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Download File

Semoga dengan adanya file Tentang Format Pakta Integritas Kepala Sekolah PNS dan Non PNS dan jenis berkas file lainnya, yang berhubungan dengan Administrasi, Format Pakta Integritas KS yang admin berkas download guru Share di atas bisa membantu dan memenuhi Semua Kelengakapan Administrasinya di Sekolah.